Pejabat BNPB Kena Operasi Tangkap Tangan KPK, Amankan Uang Rp 1,5 Miliar

KUPASDATA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa 13 Oktober 2026.

Operasi itu menjadi OTT ke 22 KPK sepanjang 2026. Sejumlah pihak diamankan dan kini dimintai keterangan.

“Benar ada kegiatan lapangan oleh pegawai KPK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.

“Ada beberapa pihak yang sudah diamankan, dan sedang dimintai keterangan,” tambahnya.

“Untuk detail siapa-siapa yang diamankan, nanti Jubir akan memberikan keterangan,” ujarnya, merujuk pada Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status pihak yang diamankan.

Dalam OTT tersebut, diungkapkan, penyidik juga mengamankan uang sekitar Rp 1,5 miliar.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan yang dikonfirmasi, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih jauh karena belum mengetahui secara rinci mengenai informasi tersebut.

“Kami belum dapat memberikan keterangan apa pun karena kami belum tahu apa-apa. Yang pasti dari pagi sampai siang tidak ada OTT di kantor BNPB dan tetap memberikan pelayanan seperti biasa,” kata Berton.

Meski KPK belum mengungkapkan kasus apa yang menjadi pangkal OTT, diketahui, di BNPB memang tengah berjalan lima proyek dengan nilai anggaran lumayan besar.

Data agregator DataLPSE untuk LPSE BNPB mencatat lima paket tender pada September-Oktober 2026.

Satu paket pengadaan barang sudah selesai tender adalah Proyek Pengadaan Instrumentasi Peringatan Dini-Wilayah 3 di Demak dan Grobogan, dengan kode 10166678000.

Pagu anggaran mencapai Rp 3,79 miliar dengan harga perkiraan sendiri mencapai Rp 3,85 miliar dengan anggaran berasal dari APBN 2026. Tender berlangsung 4 hingga 25 September 2026.

Berikutnya adalah empat paket jasa konsultansi yang masih dalam tahap pengumuman prakualifikasi.

Pertama, Sistem Informasi Dashboard pemantauan dan aktivasi peralatan peringatan dini di wilayah terdampak bencana Sumatera, kode 10170346000, HPS Rp 419 juta, 25 September hingga 30 Oktober 2026, lokasi Jakarta Timur.

Kedua, Penyediaan studi kelayakan peralatan peringatan dini Provinsi Aceh, kode 10166741000, HPS Rp 1,27 miliar, 10 September hingga 26 Oktober 2026.

Ketiga, Penyediaan studi kelayakan peralatan peringatan dini Provinsi Sumatera Utara, kode 10166744000, HPS Rp 1,17 miliar, 10 September hingga 23 Oktober 2026.

Keempat, Penyediaan studi kelayakan peralatan peringatan dini Provinsi Sumatera Barat, kode 10166743000, HPS Rp922 juta, 9 September hingga 19 Oktober 2026.

Pemenang untuk lima paket itu belum terpublikasi di sumber yang dapat diakses Selasa malam. Nilai kontrak dan nama vendor harus dicek per kode lelang di situs resmi SPSE BNPB.

Di luar lima paket itu, paket bernilai lebih besar tercatat pada 2024 hingga 2025. Di antaranya adalah pekerjaan penguatan sistem diseminasi informasi dan peringatan dini tsunami 2025, kode 10021923000, pagu Rp 24 miliar dengan HPS Rp 23,69 miliar. Tender selesai Mei 2025.

Kedua, proyek Revitalisasi infrastruktur TIK pendukung platform MHEWS dan sistem pendukung di Data Center Sentul Rp 53,2 miliar, Data Center Pramuka Rp 27 miliar (tender ulang), dan perangkat lunak lisensi Rp 27,1 miliar (tender ulang).

Ketiga, Paket 2 pengadaan peralatan TIK Pusdalops daerah 2024, pagu Rp 28,5 miliar, tercatat dimenangkan PT Inovasi Dwi Makna dengan penawaran sebesar Rp 27,87 miliar. Proyek ini didanai Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project.

Salah satu kegiatan BNPB yang disorot media lokal tahun ini adalah proyek tanggap darurat pascabanjir di Aceh Timur.

Tim investigasi yang menamakan diri Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh melaporkan dugaan kejanggalan pada proyek sumur bor bersumber anggaran BNPB, awal Februari 2026.

Temuan yang dilaporkan, dugaan tidak digunakannya metode geolistrik untuk titik bor, nilai kontrak tidak dicantumkan di papan informasi, dan sebagian lokasi tidak memasang papan informasi.

“Setahu saya tidak ada uji geolistrik. Nilai anggarannya juga tidak diketahui karena tidak tercantum di papan informasi proyek,” kata seorang warga yang melaporkan kasus ini.

Pejabat Pembuat Komitmen BNPB yang disebut bernama Rudi dikonfirmasi, menyatakan petunjuk teknis masih disusun saat pekerjaan berjalan.

“Saat ini kami sedang menyusun juknis. Pada masa tanggap darurat, ada permintaan dari kepala daerah terkait kebutuhan sanitasi korban banjir, sehingga sumur bor tetap kami kerjakan melalui vendor lokal,” katanya.

“Nilai kontrak tergantung pada klasifikasi pekerjaan,” ujarnya soal besaran kontrak, termasuk kedalaman bor dan kondisi tanah.

Laporan lanjutan awal Maret 2026 menyebut pekerjaan tanggap darurat itu mencakup lebih dari 296 titik sumur bor dan 3.600 unit hunian sementara. Laporan itu juga menyorot tarik-menarik soal pengawasan.

Anggota Badan Pengarah BNPB Isroil Sumiharjo menyebut pengawasan huntara dan kegiatan lain ada di BPBD dan Dinas PU kabupaten/kota. Kepala Dinas PU Aceh Timur Muslim membantahnya.

“Kami hanya melakukan monitoring, bukan pengawasan. Monitoring sebatas melihat pekerjaan mana saja yang sudah dibangun oleh mereka, apalagi anggaran pengawasan tidak ada,” kata Muslim.

Hingga berita itu diterbitkan, belum ada keterangan tambahan dari BNPB pusat soal SOP dan mekanisme teknis sumur bor tersebut.

KPK juga belum mengaitkan OTT Selasa dengan proyek Aceh itu atau dengan lima paket tender di atas.

Tidak ada pernyataan resmi dari KPK atau BNPB yang menyebut perkara OTT ini terkait pengadaan tertentu.

Penyidik masih memeriksa pihak yang diamankan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.*